• bangkit-lawan-korupsi.jpg
  • hakim-palu.jpg
  • hukum-keadilan.jpg
  • IMG_0005.JPG
  • IMG_0880.JPG
  • IMG_0886.jpg
  • IMG_1886.JPG
  • IMG_2356.JPG
  • IMG_2358.JPG
  • IMG_2380.JPG
  • IMG_2422.JPG
  • IMG_2441.JPG
  • IMG_2444.JPG
  • IMG_2446.JPG
  • IMG_2485.JPG
  • IMG_2493.JPG
  • IMG_2497.JPG
  • IMG_2502(1).JPG
  • indonesia_stop_korupsi.jpg
  • korupsi21.jpg

Sambutan Ketua PN Kendari

- Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuhu

- Salam sejahtera bagi kita semua
 
Hari akan selalu berganti dengan hari dan Tahun akan selalu berganti dengan tahun, sebentar lagi Tahun 2013 akan meninggalkan kita semua yang akan disambut oleh Tahun 2014, yang berarti bertambah pula usia satu tahun yang sekaligus berkurangnya masa bhakti didunia selama satu tahun. Bagi keluarga besar Pengadilan Negeri Kendari , jadikanlah momentum Tahun Baru ini untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan cara melaksanakan perintah-NYA dan menghentikan segala larangan-NYA, realisasikan perubahan ke arah yang lebih baik, jauhkan diri dari perbuatan tercela, wujudkan visi misi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencapai peradilan yang Agung.
 
Ketua Pengadilan Negeri Kendari
JARASMEN PURBA, SH

TEKNOLOGI BAGI INVESTASI DAN LITIGASI

TEKNOLOGI BAGI INVESTASI DAN LITIGASI

KUALA LUMPUR-HUMAS, Ketua MA Hatta Ali resmi membuka 36th Governing Council Meeting di Royale Chulan, Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu (21/09/2014) pukul 09.00 waktu setempat. Dihadiri oleh 10 negara ASEAN, Hatta Ali memimpin konferensi. Dalam sambutannya selaku Presiden ASEAN Law Association (ALA), hakim yang dikenal aktif dalam ALA ini menyampaikan ucapan terima kasih mendalam atas kehadiran para anggota delegasi . “Dalam memperkukuh dan memupuk kerja sama di ASEAN dibutuhkan semangat antar Ketua Mahkamah Agung . Kerja sama ini sebagai landasan terhadap rekomendasi Ad Hoc Meeting yang diselenggarakan di Jakarta pada 10 Mei 2014 dimana dalam Ad Hoc Meeting dihasilkan tiga rekomendasi yakni Access to Justice, Harmonisasi Hukum ASEAN, dan perpustakaan elektronik” papar Hatta Ali.

ALA di Malaysia tahun ini memfokuskan pada pembuatan kelompok kerja website yudisial ALA. Website ALA dibuat pada tahun 2005 dimana pada awal pembuatannya hanya digunakan sebagai media komunikasi antara Kesekertariatan ALA dengan para anggotanya. Perkembangan teknologi melahirkan sebuah ide baru dalam pemanfaatan website ALA. Kebutuhan akan informasi hukum ASEAN, khususnya putusan-putusan perdata dan bisnis melahirkan sebuah ide untuk mengisi website ALA dengan putusan dari negara ASEAN. Putusan ini nantinya diharapkan akan menjadi acuan dalam menangani perkara bisnis di kawasan ASEAN.

ALA juga akan menyelenggarakan pelatihan yudisial melalui teknologi e-learning. Para pengajar dapat mengajar langsung di negara asalnya. “Penggunaan teknologi yang tepat guna sejalan dengan program ALA yang berorientasi pada masa depan sesuai dengan visi dan misinya” ujarnya lagi. ALA adalah asosiasi yang menjembatani sekat-sekat hukum antar negara ASEAN dan sebagai wadah tukar menukar informasi hukum dan menjalin persahabatan para negara anggotanya. Semangat kekeluargaan yang besar dari para peserta ALA akan melahirkan kontribusi dalam menciptakan ikatan yang kuat dan integrasi hukum di wilayah ASEAN.

KEBIJAKAN STANDARISASI BIAYA TERKAIT HONORARIUM KPA, PPK dan PPPSM

KEBIJAKAN STANDARISASI BIAYA TERKAIT HONORARIUM KPA, PPK dan PPPSM

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 238-1/SEK/KU.01/9/2014 tanggal 12 September 2014. Adapun surat tersebut mengenai Kebijakan Standarisasi Biaya Terkait Honorarium KPA, PPK dan PPSM., yang ditujukan kepada Yth : Panitera Mahkamah Agung RI, para Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI, para Kepala Badan Mahkamah Agung RI, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Indonesia.

Untuk lebih jelasnya berikut ini kami sampaikan surat dan lampirannya perihal tersebut diatas.

Surat dan Lampirannya

MAHKAMAH AGUNG RI RAIH PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) UNTUK KEDUA KALINYA

MAHKAMAH AGUNG RI RAIH PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) UNTUK KEDUA KALINYA

Jakarta – Humas : Jumat, 12/9/2014 Ketua Mahkamah Agung RI Dr.H.M. Hatta ali, SH., MH menerima Penghargaan Predikat Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari Wakil Presiden RI di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini diraih Mahkamah Agung RI untuk Kedua kalinya, yang mana sebelumnya juga diraih pada tahun 2013. Dengan diraih kembali WTP, Mahkamah Agung akan peningkatan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan serta strategi penyusunan Laporan Keuangan untuk tetap menjadi laporan keuangan berkualitas dalam rangka menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif pada tahun 2015, dan dapat mengimplementasikan akuntansi berbasis aktual.

Selain penyerahan penghargaan, acara ini juga beragendakan sidang pleno yang membahas topik Akuntabilitas, Strategi Mencapai Opini WTP serta Bagaimana Mempertahankannya.